Jakarta – Aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok hacker asal Iran terhadap Amerika Serikat dilaporkan semakin meningkat dan membahayakan. Mereka menargetkan berbagai hardware dan peralatan penting yang digunakan di seluruh sektor infrastruktur kritis.
Peningkatan serangan siber ini terjadi sebagai imbas langsung dari memanasnya ketegangan antara kedua negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh gabungan badan keamanan siber, penegak hukum, dan intelijen Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat.
Para hacker ini mengincar programmable logic controller (PLC) serta dan supervisory control and data acquisition display (SCADA). Hardware yang menjadi sasaran ini biasanya digunakan untuk berinteraksi atau mengendalikan sistem operasional infrastruktur yang sangat vital.
Tujuan utama dari serbuan siber ini tidak lain adalah untuk menciptakan efek gangguan yang masif di dalam wilayah Amerika Serikat. Pada beberapa kasus yang ditemukan, aktivitas peretasan ini bahkan sudah mengakibatkan gangguan operasional hingga kerugian finansial.
Peringatan dari badan intelijen ini muncul bersamaan dengan ancaman serius yang dilontarkan oleh Presiden Donald Trump. Ia memperingatkan bahwa sebuah peradaban akan hancur jika Iran gagal mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat secepatnya.
Di sisi lain, pemerintah Iran juga membalas dengan ancaman akan menyerang lebih banyak target infrastruktur di negara-negara tetangganya di kawasan Teluk. Situasi geopolitik yang memanas ini sepertinya langsung merembet ke ranah perang siber yang melibatkan para hacker.
Dalam aksinya, para peretas tidak sekadar masuk ke dalam sistem komputer. Mereka juga berinteraksi dengan file data untuk mengubah tampilan layar dan mengekstrak data proyek dari hardware yang berhasil diretas.
Operasi peretasan ini menargetkan banyak organisasi infrastruktur kritis yang namanya sengaja dirahasiakan demi keamanan. Sektor yang diserang meliputi fasilitas layanan pemerintah, sistem air dan air limbah, hingga ke sektor energi.
Peringatan keamanan siber ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh berbagai lembaga tinggi negara seperti FBI, NSA, CISA, EPA, hingga Departemen Energi. Pihak FBI sendiri menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait serangan ini, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Rabu (8/4/2026).
